Megasuara.com – Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menjadi sorotan publik. Kasus dugaan manipulasi respons aduan warga melalui aplikasi JAKI memicu kemarahan Gubernur Pramono Anung. Ia menilai tindakan tersebut mencederai kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik digital. Peristiwa ini bermula dari laporan warga terkait parkir liar di kawasan Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Warga mengaku tidak melihat tindak lanjut nyata di lapangan. Mereka justru menerima respons berupa foto yang diduga hasil rekayasa kecerdasan buatan.
Pramono langsung mengambil sikap tegas setelah kasus ini viral di media sosial. Ia memerintahkan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pihak terkait. Ia juga menegaskan bahwa siapapun yang terbukti bersalah harus menerima sanksi. Menurutnya, penggunaan teknologi AI untuk memalsukan bukti tindak lanjut merupakan pelanggaran serius. Tindakan tersebut dinilai merusak prinsip transparansi dan kejujuran dalam pelayanan publik.
Kasus ini terungkap setelah seorang warga mengunggah keluhannya di platform X. Ia mempertanyakan prosedur penanganan laporan karena tidak mendapatkan solusi nyata. Pemerintah kemudian menelusuri laporan tersebut dan menemukan indikasi manipulasi oleh oknum petugas. Sebagai langkah awal, Pemprov DKI Jakarta memberikan teguran tertulis kepada pihak yang terlibat. Pemerintah juga berencana memperketat pengawasan terhadap proses penanganan aduan masyarakat.
Selain itu, Pemprov DKI akan menerbitkan aturan baru terkait penggunaan teknologi dalam layanan publik. Aturan tersebut melarang penggunaan AI untuk memalsukan bukti penyelesaian laporan. Pemerintah menekankan bahwa setiap aduan harus ditangani secara nyata di lapangan. Mereka juga mendorong seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan integritas pelayanan. Langkah ini diambil guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital pemerintah.
Pramono juga menyoroti pentingnya kejujuran dalam menyampaikan progres penanganan aduan. Ia menyatakan bahwa laporan yang belum selesai sebaiknya disampaikan apa adanya. Ia menolak praktik manipulasi yang dapat menyesatkan publik. Pemerintah berkomitmen memperbaiki sistem JAKI agar lebih responsif dan akuntabel. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa depan.
Post Views: 182
