Rudy menjelaskan bahwa kompleks rumah jabatan mencakup berbagai fasilitas penting. Pemerintah memperbaiki rumah dinas gubernur dan wakil gubernur sekaligus. Selain itu, tim juga merenovasi pendopo serta guest house yang berada di area yang sama. Ia menyebut kebutuhan renovasi muncul karena kondisi bangunan sudah lama tidak digunakan.
Menurutnya, banyak fasilitas di dalam bangunan mengalami kerusakan. Tim menemukan sejumlah perlengkapan tidak tersedia atau tidak layak pakai. Mereka mengganti perangkat elektronik, memperbaiki instalasi lampu, serta membenahi fasilitas sanitasi. Ia mengatakan langkah itu bertujuan agar rumah dinas kembali layak dihuni.
Rudy juga menyoroti fungsi strategis kompleks tersebut. Ia menyebut area itu memiliki ruang pertemuan berkapasitas besar. Beberapa gedung mampu menampung ratusan hingga ribuan orang. Pemerintah memanfaatkan fasilitas itu untuk kegiatan resmi dan pertemuan penting.
Ia menambahkan bahwa selama bertahun-tahun rumah dinas tidak digunakan secara optimal. Banyak pejabat memilih tinggal di hotel atau tempat lain. Ia memilih menempati rumah dinas demi meningkatkan efektivitas kerja. Ia percaya keberadaan rumah dinas dapat mendukung koordinasi pemerintahan.
Namun, anggaran tersebut memicu perhatian publik dan DPRD. Sejumlah anggota dewan mengaku tidak mengetahui detail pembahasan anggaran. Mereka meminta transparansi dalam proses perencanaan dan penganggaran. Kritik juga muncul karena nilai proyek dinilai cukup besar.
Pemerintah provinsi menegaskan bahwa seluruh proses mengikuti mekanisme anggaran daerah. Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyusun dan menjalankan program tersebut. Rudy menyatakan tidak terlibat langsung dalam penentuan teknis anggaran. Ia menilai semua pihak perlu melihat proyek ini secara menyeluruh.
Kini, renovasi telah selesai dan rumah dinas sudah ditempati. Pemerintah berharap fasilitas tersebut dapat mendukung kinerja pemerintahan daerah. Polemik yang muncul mendorong peningkatan transparansi anggaran ke depan.
