Megasuara.com – Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat lonjakan signifikan tingkat kepatuhan pelaporan harta kekayaan oleh penyelenggara negara sepanjang periode pelaporan 2025. Hingga batas akhir pada 31 Maret 2026, sebanyak 96,24 persen wajib lapor telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa capaian tersebut menunjukkan meningkatnya kesadaran aparatur negara dalam memenuhi kewajiban transparansi. Ia menilai tren ini mencerminkan komitmen yang semakin kuat dalam mendukung upaya pencegahan korupsi di berbagai sektor pemerintahan.
KPK mencatat sektor yudikatif sebagai kelompok dengan tingkat kepatuhan tertinggi, hampir mencapai sempurna. Sektor ini mencatat angka pelaporan sebesar 99,99 persen. Di sisi lain, sektor badan usaha milik negara dan daerah (BUMN/BUMD) juga menunjukkan kinerja positif dengan capaian di atas 97 persen.
Sementara itu, sektor eksekutif, termasuk pejabat pemerintahan pusat dan daerah, berhasil mencatat tingkat kepatuhan lebih dari 96 persen. Namun, sektor legislatif masih menunjukkan angka yang relatif lebih rendah dibandingkan sektor lain, meskipun tetap mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya.
Menurut KPK, tingginya angka pelaporan ini menandai efektivitas sistem LHKPN sebagai instrumen pengawasan dan pencegahan korupsi. Pelaporan kekayaan tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk akuntabilitas publik yang memungkinkan masyarakat mengawasi integritas pejabat negara.
Setelah proses pengumpulan selesai, KPK segera melanjutkan tahap verifikasi terhadap seluruh laporan yang masuk. Proses ini bertujuan memastikan kelengkapan dan kebenaran data sebelum dipublikasikan secara terbuka melalui laman resmi LHKPN.
KPK juga mendorong masyarakat untuk aktif mengakses data tersebut sebagai bentuk partisipasi dalam pengawasan publik. Keterbukaan informasi ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara sekaligus menekan potensi penyimpangan.
Dengan capaian yang mendekati angka penuh, KPK optimistis budaya transparansi di lingkungan pemerintahan akan terus berkembang. Lembaga antirasuah tersebut menilai peningkatan kepatuhan ini menjadi fondasi penting dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
