Megasuara.com – Bandung, Persoalan sanitasi masih menjadi pekerjaan rumah di sejumlah wilayah Kota Bandung. Temuan terbaru mengungkapkan bahwa puluhan rumah di Kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkong, belum memiliki fasilitas sanitasi layak sehingga praktik buang air besar masih dilakukan langsung ke sungai.
Fakta tersebut disampaikan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, saat memimpin kegiatan Siskamling Siaga Bencana di kawasan permukiman padat penduduk, Selasa (13/1). Berdasarkan pendataan bersama pengurus RW setempat, tercatat sekitar 66 rumah di RT 7 RW 02 menyalurkan limbah domestik ke aliran sungai lantaran belum tersambung dengan septic tank maupun sistem drainase yang memadai.
Farhan menyebut perilaku buang air besar sembarangan (BABS) masih menjadi tantangan, terutama di kawasan bantaran sungai yang minim ruang dan infrastruktur. Ia menuturkan, meski Kota Bandung hampir meraih status bebas BABS, praktik pembuangan langsung ke sungai masih ditemukan di sejumlah titik. “Predikat hampir bebas BABS sudah didapatkan, namun di lapangan masih ada warga yang melakukan ‘terjun bebas’ ke sungai,” ujarnya, Minggu (18/1).
Dampak Kesehatan dan Kendala Infrastruktur
Isu sanitasi tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga berpengaruh besar terhadap kesehatan masyarakat. Pemerintah daerah mencatat, tingginya praktik BABS berkorelasi dengan meningkatnya kasus diare, yang berisiko tinggi bagi anak-anak dan dapat memicu stunting. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan akses air bersih, mengingat layanan PDAM baru menjangkau sekitar 38 persen wilayah Kota Bandung.
Di tengah keterbatasan ruang di kawasan padat, pembangunan jaringan riol baru dinilai sulit direalisasikan. Oleh karena itu, Pemkot Bandung mendorong alternatif berupa pembangunan septic tank individual maupun komunal yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Solusi ini dianggap lebih realistis untuk menekan angka BABS dalam waktu relatif singkat.
Komitmen Perbaikan Sanitasi
Pemerintah Kota Bandung menegaskan komitmennya untuk terus membenahi sanitasi melalui kolaborasi lintas sektor. Program perbaikan rumah tidak layak huni serta penyediaan infrastruktur dasar menjadi bagian dari strategi jangka menengah. Farhan menilai penanganan persoalan sanitasi harus dilakukan secara terencana dan berorientasi pada kebutuhan dasar warga demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan.
Proses Verifikasi Bebas BABS
Saat ini, Kota Bandung juga tengah menjalani tahapan verifikasi sebagai daerah Open Defecation Free (ODF) di tingkat provinsi. Proses tersebut meliputi pemeriksaan administrasi hingga pengecekan langsung di lapangan. Pemerintah berharap, pencapaian status ODF dapat menjadi dorongan kuat untuk mempercepat perbaikan sanitasi secara menyeluruh di seluruh wilayah kota.
