Megasuara.com – Jakarta, Pemerintah Indonesia akan menetapkan penguatan bahasa isyarat sebagai prioritas dalam pembangunan nasional yang lebih maju. Rencana ini bertujuan memperluas akses komunikasi bagi penyandang disabilitas rungu dan Tuli di seluruh sektor publik dan pelayanan masyarakat.
Kolaborasi strategis terjadi antara Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kedua lembaga bekerja sama untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang fokus pada penguatan ekosistem bahasa isyarat di Indonesia.
Kerja sama resmi ini diawali dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang melibatkan pejabat dari Kemenko PMK dan BRIN. Proses tersebut dilaksanakan di Gedung BJ Habibie BRIN pada awal Februari 2026. Tujuan utama kolaborasi ini ialah menjamin hak penyandang disabilitas mendapatkan akses komunikasi setara di bidang pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, menyatakan bahasa isyarat menjadi komponen penting dalam upaya memastikan inklusi sosial berjalan efektif. Ia menekankan bahwa layanan publik dan pendidikan harus mengakomodasi kebutuhan difabel rungu secara konkret dan berkelanjutan.
BRIN menegaskan perannya melalui dukungan riset yang berbasis data. Badan ini akan memetakan kebutuhan nyata di lapangan dan memperkuat dasar kebijakan melalui bukti ilmiah. Pendekatan ini dianggap penting agar kebijakan yang dihasilkan relevan dan mampu menjawab tantangan implementasi di berbagai daerah.
Dalam perumusan rekomendasi kebijakan, pihak terkait akan fokus pada penguatan data dan informasi, penetapan standar bahasa isyarat, serta perumusan strategi yang aplikatif. Kebijakan ini diharapkan akan memicu terwujudnya layanan publik ramah disabilitas.
Upaya ini juga membuka peluang pemanfaatan teknologi digital, seperti kecerdasan buatan, untuk memperluas jangkauan atas layanan bahasa isyarat hingga daerah terpencil. Integrasi teknologi dianggap langkah penting untuk mendorong akses yang lebih luas dan berkualitas di masa depan.
Dengan kebijakan baru tersebut, Indonesia akan bergerak menuju masyarakat yang lebih inklusif. Penyandang disabilitas rungu akan memiliki peluang komunikasi yang lebih baik serta keterlibatan yang layak dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi.
